Korupsi seringkali bukan sekadar tindakan individu, melainkan hasil dari lingkaran setan politik yang memfasilitasinya. Sistem yang tidak sehat menciptakan peluang bagi para pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Tanpa reformasi struktural, upaya pemberantasan korupsi akan sia-sia.

Salah satu ciri khasnya adalah sistem pendanaan partai politik yang tidak transparan. Dana kampanye yang besar dan tidak jelas sumbernya membuka pintu bagi suap dan nepotisme. Calon pejabat merasa harus “mengembalikan” modal politik mereka setelah terpilih.

Lingkaran setan politik juga terlihat dari sistem rekrutmen politik yang buruk. Posisi penting seringkali diberikan berdasarkan loyalitas, bukan kompetensi. Hal ini mengakibatkan pejabat yang tidak cakap tetapi loyal, yang rentan terhadap godaan korupsi.

Kurangnya akuntabilitas menjadi masalah lain. Pejabat publik tidak merasa diawasi, baik oleh publik maupun oleh lembaga pengawas. Tanpa sistem cek dan keseimbangan yang kuat, mereka bisa bertindak seenaknya tanpa khawatir akan konsekuensi.

Selain itu, hukum yang tumpul juga memperkuat lingkaran setan politik ini. Hukuman yang ringan atau proses peradilan yang berlarut-larut tidak memberikan efek jera. Koruptor merasa kebal dan berani melakukan kejahatan lagi.

Publikasi kekayaan pejabat yang tidak akurat juga merupakan bagian dari masalah. Tanpa transparansi, sulit bagi masyarakat untuk memantau kekayaan pejabat dan mendeteksi ketidakwajaran. Ini memungkinkan mereka untuk menimbun harta haram.

Untuk memutus lingkaran setan politik ini, langkah-langkah drastis diperlukan. Reformasi pendanaan partai politik harus dilakukan. Sumber dana harus transparan, dan batasan sumbangan harus diterapkan secara ketat.

Selain itu, sistem rekrutmen harus didasarkan pada meritokrasi. Pejabat publik harus dipilih berdasarkan kualifikasi dan rekam jejak. Integritas harus menjadi kriteria utama, bukan koneksi atau uang.

Lembaga pengawas, seperti komisi anti-korupsi, harus diperkuat dan diberi kekuasaan penuh. Mereka harus independen dan bebas dari intervensi politik. Transparansi dan pengawasan yang ketat adalah kunci.