Regulasi lalu lintas di Indonesia seringkali menimbulkan tantangan yang harus dihadapi oleh semua pengguna jalan. Khusus bagi komunitas roda dua, baik motor besar (Moge) maupun motor kecil, perjuangan Bersama Motor dalam menghadapi aturan dan perizinan memiliki kesamaan mendasar. Tujuannya adalah memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka diakui secara adil dan jelas di mata hukum.

Salah satu isu yang diperjuangkan adalah terkait perizinan modifikasi. Banyak motoris, dari skuter harian hingga custom bike Moge, menghadapi ketidakjelasan hukum saat melakukan perubahan pada kendaraan mereka. Komunitas berupaya mendorong regulasi yang lebih fleksibel dan transparan, yang mengakomodasi kreativitas modifikasi tanpa mengorbankan standar keselamatan yang ditetapkan.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah penegakan hukum yang konsisten. Terkadang, kecil dan Moge merasa diskriminatif. Moge sering disorot karena isu patwal atau suara knalpot, sementara motor kecil sering menjadi target razia kelengkapan surat. Komunitas menuntut perlakuan yang sama berdasarkan pelanggaran, bukan jenis kendaraan.

Perjuangan Bersama Motor juga mencakup upaya edukasi publik mengenai hak dan kewajiban. Komunitas secara aktif menyelenggarakan safety riding dan defensive driving, menekankan pentingnya kelengkapan surat (SIM dan STNK) serta kepatuhan terhadap batas kecepatan. Edukasi ini bertujuan meningkatkan citra positif pengendara roda dua di mata masyarakat luas.

Dari sisi regulasi perizinan, Moge memiliki tantangan tambahan terkait surat-surat impor dan pajak yang kompleks. Motor kecil menghadapi tantangan pada birokrasi perpanjangan STNK atau penggantian plat. Upaya Bersama Motor adalah mendorong pemerintah untuk menyederhanakan proses administratif ini agar lebih efisien dan mudah diakses oleh semua kalangan.

Di beberapa kota besar, ada wacana pembatasan jalur atau area bagi motor, yang ditentang oleh komunitas. Mereka berargumen bahwa jalan adalah milik publik dan pembatasan harus dilakukan secara hati-hati, mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial. Prinsip kesetaraan dalam penggunaan infrastruktur jalan terus diperjuangkan.